Penggabungan lembaga penyiaran publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang independen tak akan bermasalah jika diniatkan untuk upaya efisiensi. Namun, jika penggabungan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan keduanya sebagai alat corong pemerintah guna mengimbangi informasi media lain, itu sangat berbahaya.

Dalam dialog publik bertema “Memperkuat TVRI dan RRI Sebagai LPP yang Independen” yang diadakan KPI Pusat dengan Aspaskom (Asosiasi Pasca Sarjana Komunikasi) di Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jumat (19/2). Sejumlah narasumber dan juga peserta, tidak banyak mempermasalahkan rencana penggabungan kedua LPP ini. Selain untuk menyelamatkan keberadaan keduanya, transformasi ini dianggap akan mampu menguatkan posisi mereka dikancah persaingan dunia penyiaran di tanah air.

Ketua KPI Pusat, Sasa Djuarsa Sendjaja, ketika mengemukakan makalahnya, cenderung lebih berkonsentrasi pada persoalan penguatan dan penyelamatan keduanya, khususnya LPP TVRI. Untuk itu, lanjutnya, ada 3 (tiga) paket program penyiaran yang mesti dijalankan untuk memperbaiki dan mengembangkan kembali lembaga penyiaran tersebut yakni rekapitalisasi, restrukturisasi, dan reorientasi.

“Saya tidak mempermasalahkan penggabungan ke dua LPP tersebut jika untuk usaha efiseinsi asalkan tetap menjadi lembaga independen dan tidak berplat merah,” kata Sasa di depan peserta yang kebanyakan dihadiri praktisi penyiaran dan mahasiswa.

Usulan yang disampaikan Sasa, ternyata didukung Mantan Dirut TVRI yang sekarang memegang kepemimpinan di Trans Corp, Ishadi SK. Menurutnya, tiga program tersebut dinilai bisa membangkitkan kembali kejayaan kedua lembaga penyiaran tersebut. “Saya sangat setuju dan mendukung dengan apa yang diusulkan pak Sasa untuk penguatan kedua lembaga penyiaran publik tersebut,” katanya.

Menurut Ishadi, TVRI memiliki potensi luar biasa besarnya untuk bisa menjadi besar dan berkembang. Salah satu yang menjadi potensi tersebut adalah jumlah pemancar yang mereka muliki banyak dan terdapat hampir disemua wilayah Indonesia. “Hampir kurang lebih 400 pemancar dimiliki lembaga penyiaran publik dan ini tidak dimiliki oleh lembaga penyiaran manapun. Kekuatan pemancar merupakan sumber daya yang luar biasa bagi lembaga penyiaran,” jelasnya.

Mengenai anggapan TVRI tidak menciptakan program-program yang cerdas dan dibutuhkan pupblik, menurutnya itu tidak tepat. TVRI, kata Ishadi, sudah cukup banyak membuat program-program yang cerdas dan diperlukan orang banyak. Sayangnya, program-program tersebut tidak banyak ditonton masyarakat yang cenderung menyaksikan siaran televisi lain.

Untuk itu, kata Ishadi, agar bisa mendapatkan lagi hati para pemirsa untuk kembali menyaksikan siaran-siaran TVRI. Lembaga penyiaran ini harus mengedepankan keunggulan kreatifitas dan juga kemasan tampilan.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI, Roy Suryo menyatakan tidak perlu ada kekhawatiran terkait rencana penggabungan kedua lembaga penyiaran publik ini akan mendorong keduanya menjadi lembaga penyiaran berplat merah. Dirinya juga setuju, jika keberadaan lembaga penyiaran publik yang independen dan netral di negara ini sangat mutlak. “Kita harus tetap punya lembaga penyiaran publik yang independen dan netral,” tegasnya.

(ev)

sumber : kpi.go.id

Ancaman terhadap kebebasan pers dan juga para insan pers banyak mengalami pergeseran. Jika sebelumnya potensi ancaman banyak berasal dari luar kalangan pers seperti sistem, negara, dan kelompok masyarakat, saat ini ancaman bersumber dari dalam sendiri, terutama pemilik modal atau pengusaha media massa.

Penilaian itu terlontar dalam diskusi Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) bertema ”Kebebasan Pers Terancam”, Kamis (11/12). Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua MPAR Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, anggota Komisi I DPR Effendy Choirie, dan anggota Dewan Pers Wikrama I Abidin.

”Sekarang ancaman utama terhadap wartawan dan kebebasan pers bukan lagi berasal dari pemerintah, TNI, polisi, politisi, melainkan sudah bergeser ke pihak pengusaha media dan pemodalnya. Mereka menjadi ancaman bagi wartawan dan pers dalam menjalankan peran mereka secara benar dan berimbang,” ujar Choirie.

Choirie mengkritik campur tangan para pemodal dan pengusaha media selama ini, terutama terhadap pemberitaan di media yang mereka miliki. Intervensi mereka, tambahnya, akan sangat sulit ditolak, baik oleh para wartawan dan pekerja media massa yang bersangkutan maupun oleh masyarakat.

Dalam kondisi seperti itu, Choirie menyarankan perlunya dialog intensif antara pihak pemodal dan kalangan pers. Seorang pemilik modal harus paham media massa yang punya hukum dan nilai sendiri. Selain itu, juga perlu adanya tekanan dari kalangan organisasi profesi kewartawanan yang ada.

Pendapat senada juga disampaikan Priyo. Menurut dia, ancaman dari para penyelenggara negara tidak lagi perlu terlalu dikhawatirkan. Dia justru mengingatkan agar kalangan pers justru jauh lebih mengkhawatirkan intervensi dan campur tangan dari kalangan dalam, para pemilik modal sendiri.

”Pers, karena saling terkait, tidak mungkin mereka hanya mendasarkan pada idealisme, tapi juga harus mempertimbangkan soal marketing dan industrialisasi. Lantas apakah dan siapa mengancam kebebasan pers?” tambah Priyo.

Wikrama juga mengkritik keterlibatan pemilik modal perusahaan media massa saat ini. Kondisi itu mengubah apa yang sebelumnya disebut sebagai jurnalisme menjadi ”juraganisme”. Dia juga mengingatkan tidak sedikit pengusaha dan pemilik modal media massa tidak berasal dari kalangan pers.

”Mereka hanya menilai semua hal dari keuntungan dan melihat wartawan menjadi sekadar angka. Tidak ada lagi human touch. Fakta dikemas jadi versi pemilik modal yang tentunya profit oriented. Sekarang yang ada bukan jurnalisme dengan idealisme, tapi sudah sekadar ’juraganisme’ pemilik modal,” tambahnya.

(ev)

sumber : kpi.go.id

Pemerintah Kota Cimahi memutuskan mengkaji ulang pendirian stasiun televisi lokal sendiri karena terkendala izin siar baru untuk wilayah Bandung raya dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Jawa Barat.

Agustiana Gusti, Sekjen Cimahi Creative Association (CCA), mengatakan jaringan pendirian televisi lokal baru terbatas atau tidak sebanding dengan pengajuan izin yang sudah ada.

“Berdasarkan data KPI Daerah Jabar sudah ada delapan pengajuan izin pendirian stasiun televisi lokal, padahal kuota untuk wilayah Bandung raya hanya tersisa untuk empat stasiun baru,” katanya kemarin.

CCA bersama Pemkot Cimahi telah merumuskan akan mengembangkan tiga kategori industri kreatif, yaitu film, animasi, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah kota setempat awalnya berencana mendirikan stasiun televisi lokal tahun ini untuk memacu pertumbuhan industri kreatif.

“Kami memutuskan mengembangkan produk terlebih dahulu, walaupun belum memiliki televisi lokal sendiri,” kata Agustiana.

(ev)

sumber : kpi.go.id